TUGAS MANDIRI

SISTEM E-GOVERNMENT

(Diajukan sebagai tugas perkuliahan mata kuliah IT For Business)

Dosen Pengampu: Bapak Agus Hamdani

Nama : Santi Amalia

NPM : 1062734

Kelas/semester : A/IV

Jurusan Syariah

Prodi Ekonomi Islam

Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN)

Jurai Siwo Metro

TA. 2012/2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan dapat menyelesaikan tugas mandiri ini. Makalah ini saya susun sebagai tugas dari mata kuliah IT For Business dengan judul Sistem Elektronik Pemerintahan (E-Government).

Dalam penulisan makalah ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Agus Hamdani, selaku dosen IT For Business yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Tak lupa penulis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah in

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis berharap kepada semua pihak untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif agar menjadikan makalah ini lebih baik lagi di kemudian hari, dan semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua.

Amin.

Metro, 22 Mei 2012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.................................................................................................... i

KATA PENGANTAR.................................................................................................. ii

DAFTAR ISI................................................................................................................ iii

BAB I ......................................................................................................................... 1

PENDAHULUAN........................................................................................................1

1.1 Latar Belakang...................................................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah.................................................................................................. 2

1.3 Tujuan Penulisan.................................................................................................... 2

BAB II ........................................................................................................................ 3

PEMBAHASAN.......................................................................................................... 3

2.1 Pengertian E-Government..................................................................................... 3

2.2 Sistem Elektronik dalam Pemerintahan................................................................... 4

2.3 Manfaat E-Government......................................................................................... 5

2.4 Contoh E-Government.......................................................................................... 6

BAB III ...................................................................................................................... 10

PENUTUP.................................................................................................................. 10

3.1 KESIMPULAN.................................................................................................. 10

DAFTAR PUSTAKA................................................................................................. 11

iii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi.

Perubahan-perubahan yang terjadi saat ini menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dimana masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. Pemerintah pusat dan daerah harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja yang lebih dinamis. Dengan demikian perlu dikembangkan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga-lembaga negara lain, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat internasional.

Pengembangan sistem manajemen organisasi jaringan sebagai suatu upaya untuk dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali. Organisasi pemerintah harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha (public-private partnership), memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Oleh karena itu ketika masyarakat mendambakan terwujudnya reformasi sektor publik, pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-Government.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam makalah ini penulis akan membahas tentang:

a. Pengertian E-Government

b. Sistem Elektronik dalam Pemerintahan

c. Manfaat E-Government

d. Contoh E-Government

1.3 Tujuan Penulisan

Dengan adanya makalah ini penulis berharap bisa memberikan sumbangan terhadap kajian IT For Business sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Demikian juga penulis berharap bisa menambah pengetahuan penulis tentang tema yang telah penulis bahas ini

BAB II

PEMBAHASAN

SISTEM E-GOVERNMENT

2.1 Pengertian E-Government

E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi dan jaringan internet, lebih umum lagi dikenal sebagai world wide web. Pada intinya e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G To C (Governmet to Citizen), G To B (Government to Business), dan G to G (Government to Government). (http://kimachsan.wordpress.com/artikel-teknologi/)

Teknologi Informasi adalah alat yang ampuh untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Negara-negara berkembang telah fokus pada pengembangan TIK selama dua dekade terakhir dan sebagai hasilnya, telah diakui bahwa TIK sangat penting untuk ekonomi dan sebagai katalisator pembangunan ekonomi. Jadi, dalam beberapa tahun terakhir tampaknya telah upaya untuk menyediakan berbagai layanan elektronik di banyak negara berkembang karena TIK diyakini memberikan potensi besar untuk pembangunan yang berkesinambungan dari e-government dan sebagai hasil, layanan elektronik.

Banyak lembaga pemerintah di negara maju yang telah mengambil langkah-langkah progresif terhadap menggunakan web dan TIK, menambahkan koherensi untuk semua kegiatan-kegiatan lokal di Internet, memperluas akses lokal dan keterampilan, membuka layanan interaktif untuk debat lokal, dan meningkatkan partisipasi warga dan pengelolaan wilayah (Graham dan Aurigi, 1997)

Tapi potensi untuk e-Government di negara-negara berkembang sebagian besar masih asri. TIK menawarkan potensi besar untuk pembangunan yang berkesinambungan dari e-Government. Manusia yang berbeda, faktor organisasi dan teknologi, isu dan masalah berhubungan di negara-negara, penelitian difokuskan membutuhkan dan pendekatan yang tepat. TIK, pada umumnya, disebut sebagai "enabler", tapi di sisi lain juga harus dianggap sebagai tantangan dan bahaya dalam dirinya sendiri. Organisasi, publik atau swasta, yang mengabaikan nilai potensi dan penggunaan TIK mungkin menderita kerugian kompetitif. Namun demikian, beberapa inisiatif e-Government telah berkembang di negara-negara berkembang juga, misalnya Brasil, India, Chili, dan lain-lain. ^[15] Pengalaman negara dalam menunjukkan bahwa pemerintah di negara berkembang dapat secara efektif mengeksploitasi dan tepat manfaat TIK, tetapi keberhasilan e-Government memerlukan akomodasi kondisi unik tertentu, kebutuhan dan hambatan. Tantangan adaptif 'e-Government' jauh melampaui teknologi yang mereka sebut untuk struktur organisasi dan keterampilan, bentuk-bentuk baru kepemimpinan, transformasi kemitraan publik-swasta (Allen et al., 2001).

2.2 Sistem Elektronik Dalam Pemerintahan

Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-government merupakan “angin segar” bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di bidang pemerintahan. Saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom yang berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi dalam bentuk situs web. Namun, implementasi mayoritas situs web Pemerintah Daerah Otonom masih berada pada tingkat pertama (persiapan) dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat dua (pematangan), sedangkan tingkat tiga (pemantapan) dan empat (pemanfaatan) belum tercapai. Artinya, implementasi e-government di Indonesia baru pada tahap awal, sehingga banyak lembaga pemerintah yang menyatakan dirinya sudah mengaplikasikan e-government, ternyata baru pada tahap web presence. Tantangan utama terletak pada kemampuan dan kesiapan manajemen serta para pelaku dan bukannya teknologi pendukung e-government Apabila hal tersebut tidak diatasi maka dapat mengakibatkan timbulnya digital divide. Lebih jauh lagi transparansi kebijakan dan pelaksanaan otonomi daerah akan semakin sulit dikelola dan akan menutup jalan ke arah demokratisasi yang sempurna.

(http://egovermentsupli2011.multiply.com/journal/item/10/EVALUASI_IMPLEMENTASI_EGOV_DI_INDONESIA)

Ada 2 dimensi penyumbang kompleksitas e-Goverment: dimensi fungsional dan dimensi wilayah. Fungsi yang sama bisa mendapat perlakuan berbeda di wilayah yang sama. Sebagai contoh, tidak semua wilayah memiliki fasilitas teknologi komunikasi dengan kualitas yang sama. Singkronisasi data dengan suatu kecamatan bisa dilakukan on-line karena sistemnya telah terhubung langsung bisa pula dilakukan offline bila belum ada koneksi secara langsung. Perbedaan ini bisa mengakibatkan perbedaan pelayanan ke masyarakat yang pada gilirannya bisa mengakibatkan perbedaan user interface

http://prastowo.staff.ugm.ac.id/files/elemen-e-gov.pdf

2.3 Manfaat E-Government

Manfaat e-Government antara lain :

1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Informasi tersebut bisa kita dapatkan melalui Portal, Email, dll.

2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak.

3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolahan (jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.

4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak perlu harus terbang ke Jakarta atau suatu tempat untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam. (Sumber: http://id.shvoong.com/internet-and-technologies/software/2214771-government/#ixzz1vegluU00)

E-government memiliki kemampuan mem-bypass hambatan implementasi kebijakan. Dari pembuat langsung kepada pihak yang seharusnya menerima. Dari Departemen Pendidikan Nasonal langsung kepada guru mata pelajaran. Kemampuan by-pass ini menghilangkan jarak antara warga negara dengan pemerintah. (http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/e-government-di-indonesia.html)

2.3 Contoh E-Government

Contoh dari E-Government yagn di ambil oleh penulis adalah E-KTP

Apa dan Mengapa e-KTP

Apa itu e-KTP,

e-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional.

Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup

Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk)

Quote:

Autentikasi Kartu Identitas (e-ID) biasanya menggunakan biometrik yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari (fingerprint), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada e-KTP, yang digunakan adalah sidik jari.

Penggunaan sidik jari e-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar (format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu. Proses pengambilan sidik jari dari penduduk sampai dapat dikenali dari chip kartu adalah sebagai berikut:

Sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk e-KTP karena alasan berikut:

Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain
Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores
Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar

Quote:

Struktur e-KTP terdiri dari sembilan layer yang akan meningkatkan pengamanan dari KTP konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih dan transparan pada dua layer teratas (dilihat dari depan). Chip ini memiliki antena didalamnya yang akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali oleh alat pendeteksi e-KTP sehingga dapat diketahui apakah KTP tersebut berada di tangan orang yang benar atau tidak. Untuk menciptakan e-KTP dengan sembilan layer, tahap pembuatannya cukup banyak, diantaranya:

Hole punching, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip
Pick and pressure, yaitu menempatkan chip di kartu
Implanter, yaitu pemasangan antenna (pola melingkar berulang menyerupai spiral)
Printing,yaitu pencetakan kartu
Spot welding, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik
Laminating, yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman

e-KTP dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti relief text, microtext, filter image, invisible ink dan warna yang berpendar di bawah sinar ultra violet serta anti copy design.

Penyimpanan data di dalam chip sesuai dengan standar internasional NISTIR 7123 dan Machine Readable Travel Documents ICAO 9303 serta EU Passport Specification 2006. Bentuk KTP elektronik sesuai dengan ISO 7810 dengan form factor ukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm.

Mengapa harus e-KTP?

Quote:

Proyek e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya. Beberapa diantaranya digunakan untuk hal-hal berikut:

Menghindari pajak
Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota
Mengamankan korupsi
Menyembunyikan identitas (misalnya oleh para teroris)

Quote:

Kartu identitas elektronik telah banyak digunakan di negara-negara di Eropa antara lain Austria, Belgia, Estonia, Italia, Finlandia, Serbia, Spanyol dan Swedia, di Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Maroko, dan di Asia yaitu India dan China.

Mendagri Gamawan Fauzi membeberkan keunggulan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang akan diterapkan di Indonesia, dibandingkan dengan e-KTP yang diterapkan di RRC dan India. Gamawan menyebut, e-KTP di Indonesia lebih komprehensif.

Di RRC, Kartu e-ID tidak dilengkapi dengan biometrik atau rekaman sidik jari. Di sana, e-ID hanya dilengkapi dengan chip yang berisi data perorangan yang terbatas. Sedang di India, sistem yang digunakan untuk pengelolaan data kependudukan adalah sistem UID (unique Identification), yang di Indonesia namanya NIK (Nomor Induk Kependudukan).

“UID diterbitkan melalui register pada 68 titik pelayanan, sedangkan program KTP elektronik di Indonesia akan dilaksanakan di 6.214 kecamatan,” ujar Gamawan.

“Dengan demikian, KTP elektronik yang akan diterapkan di Indonesia merupakan gabungan e-ID RRC dan UID India, karena KTP elektronik dilengkapi dengan biometrik dan chip,”

(http://www.e-ktp.com/2011/06/hello-world/)

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Manfaat e-Government antara lain :

Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak.
Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolahan (jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.
Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Bagi Indonesia yang luas sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara areanya pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak perlu harus terbang ke Jakarta atau suatu tempat untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam

DAFTAR PUSTAKA

http://egovermentsupli2011.multiply.com/journal/item/10/EVALUASI_IMPLEMENTASI_EGOV_DI_INDONESIA Diterbitkan Nov 17, '11 6:38 PM

http://www.e-ktp.com/2011/06/hello-world/ Diterbitkan 20 JUNI 2011

Sumber: http://id.shvoong.com/internet-and-technologies/software/2214771 government/#ixzz1vegluU00 Di terbitkan 28 Desmber 2011

http://kimachsan.wordpress.com/artikel-teknologi/

http://prastowo.staff.ugm.ac.id/files/elemen-e-gov.pdf

http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/e-government-di-indonesia.html